Bansos PKH dan BPNT tahap 1 diperkirakan mulai dicairkan pada Februari 2026, menjadi perhatian utama masyarakat dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Program ini menyasar sekitar 18 juta KPM, dengan tujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial kini tengah mematangkan mekanisme penyaluran agar dana bantuan dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran. Persiapan mencakup verifikasi data KPM, sinkronisasi dengan rekening KKS, serta penentuan prioritas wilayah yang akan menerima bantuan lebih awal.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memastikan kelancaran pencairan, tetapi juga meminimalkan potensi kendala di lapangan. Dengan informasi yang jelas, KPM dapat memeriksa status bantuan dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, sehingga bansos PKH dan BPNT 2026 dapat diterima tanpa hambatan.
Pemerintah Siapkan Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 2026
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial reguler tahap pertama dijadwalkan mulai Februari. Bantuan ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Bansos reguler tahap pertama ini rencananya mulai disalurkan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako,” kata dia seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Mekanisme Penyaluran Masih Lewat Bank dan Kantor Pos
Terkait rencana penyaluran bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kebijakan ini masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk penyaluran melalui koperasi desa kami masih menunggu arahan Presiden,” ujarnya.
Sementara menunggu keputusan resmi, penyaluran bantuan sosial pada periode ini tetap dilakukan melalui bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia. Metode ini memastikan dana bantuan dapat diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat waktu dan aman.
Cek Status Penerima Bisa Dilakukan Sekarang
Dilansir dari Kompas.com Bantuan sosial PKH dan BPNT diberikan untuk mendukung masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan memeriksa status kepesertaan melalui pengecekan NIK pada KTP secara online.
Pemerintah menyediakan situs resmi cekbansos.kemensos.go.id sebagai sarana untuk mengecek apakah seseorang termasuk penerima bantuan. Jika nama atau NIK tidak muncul dalam daftar, artinya orang tersebut belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
Besaran Bantuan PKH Tahap 1 Tahun 2026
Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada kelompok masyarakat rentan dengan jumlah bantuan yang berbeda-beda sesuai kategori. Rinciannya sebagai berikut:
- Ibu hamil atau nifas: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap
- Siswa SD atau sederajat: Rp225.000 per tahap
- Siswa SMP atau sederajat: Rp375.000 per tahap
- Siswa SMA atau sederajat: Rp500.000 per tahap
- Lansia usia 70 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
Penyaluran PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahun, dengan total bantuan menyesuaikan kategori penerima.
Nominal BPNT Tahap 1 Tahun 2026
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako dalam bentuk saldo elektronik. Dana ini dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warong. Besarnya ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan, dengan penyaluran dilakukan tiap bulan atau dirapel sesuai kebijakan daerah.
Kesimpulan
Bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026 diperkirakan mulai dicairkan pada Februari. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disarankan segera memeriksa statusnya agar bantuan dapat diterima tepat waktu.
Sumber Referensi
https://www.kompas.com/lampung/read/2026/01/26/155000288/siap-siap-bansos-pkh-dan-bpnt-tahap-1-mulai-cair-februari-2026
