Bansos Dicoret Masal : Pastikan Namamu Tidak Termasuk!
Pemerintah kembali menegaskan akan melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) pada akhir 2025. Penyesuaian ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran, terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun, sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berpotensi dicoret jika tidak memenuhi syarat terbaru. Agar tidak kaget, penting bagi masyarakat memahami indikator pencoretan dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan namanya tetap tercatat.
Kenapa Bansos Bisa Dicoret?
Pencoretan bukan keputusan sembarangan, tetapi hasil verifikasi yang ketat. Beberapa alasan utama yang sering menyebabkan KPM dicoret antara lain:
- Data Tidak Sinkron dengan Dukcapil: Perbedaan NIK, KK, atau nama anggota keluarga dapat membuat sistem menandai akun KPM untuk diverifikasi ulang.
- Perubahan Status Ekonomi: Jika kondisi ekonomi keluarga meningkat, misalnya pendapatan sudah cukup atau memiliki aset lebih, sistem otomatis menyesuaikan daftar penerima.
- Tidak Mengikuti Verifikasi Lapangan: Petugas PKH atau BPNT rutin memeriksa kondisi rumah tangga. KPM yang menolak atau tidak merespons panggilan berisiko dicoret.
- Perubahan Kependudukan: Pindah alamat, penambahan anggota keluarga, atau status rumah tangga yang berubah perlu dilaporkan. Kegagalan melaporkan dapat membuat nama hilang dari daftar.
- Penyalahgunaan Bantuan Sebelumnya: Penggunaan dana untuk tujuan di luar ketentuan program menjadi alasan valid bagi pemerintah untuk menunda atau mencoret pencairan sementara.
Memahami alasan ini penting agar KPM bisa proaktif memperbarui data dan menghindari risiko pencoretan.
Indikator Namamu Bisa Dicoret
Banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait namanya dicoret dari penerima bantuan. Sebelum pencairan, masyarakat dapat mengecek beberapa indikator untuk memastikan namanya aman:
- Status penerima tidak muncul saat cek di aplikasi resmi atau website Kemensos.
- Rekening KPM tidak aktif atau sudah lama tidak digunakan.
- Pesan verifikasi dari petugas lapangan belum direspons atau tertunda.
- Data keluarga tidak sinkron dengan database pusat.
Jika indikator ini muncul, sebaiknya segera menghubungi kantor desa atau kelurahan agar data diperbaiki sebelum pencairan.
Langkah Mengamankan Nama dari Pencoretan
Masyarakat perlu melakukan pengamanan data agar terus mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Agar KPM tetap menerima bantuan, beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan antara lain:
- Perbarui Data di Desa atau Kelurahan: Pastikan NIK, KK, dan alamat sesuai dengan data Dukcapil.
- Ikuti Verifikasi Lapangan: Respons panggilan petugas PKH atau BPNT dengan cepat.
- Gunakan Aplikasi Resmi: Cek status penerima secara rutin melalui website Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.
- Simpan Bukti Administrasi: Simpan dokumen seperti KK, KTP, atau surat keterangan yang dibutuhkan untuk verifikasi.
- Laporkan Perubahan Kondisi Keluarga: Setiap perubahan anggota rumah tangga, alamat, atau status pekerjaan perlu dilaporkan agar data tetap akurat.
Vertifikasi Datamu di DTSEN
Salah satu langkah penting untuk memastikan bansos tetap cair adalah melakukan verifikasi data di DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional). Petugas desa dan kelurahan akan menggunakan DTSEN untuk mencocokkan informasi KPM dengan database pusat.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Pastikan seluruh data NIK, KK, dan alamat terkini sudah sesuai di DTSEN.
- Konfirmasi status rumah tangga jika ada perubahan anggota keluarga.
- Respon cepat jika petugas meminta konfirmasi dokumen atau melakukan verifikasi lapangan.
- Gunakan aplikasi atau website resmi DTSEN untuk mengecek status dan memperbarui informasi.
Dengan melakukan langkah ini, risiko dicoret dapat diminimalkan dan pencairan bansos tetap berjalan lancar.
Kesimpulan
Pencoretan KPM dari PKH atau BPNT merupakan langkah pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Risiko ini muncul karena data tidak sinkron, perubahan status ekonomi, tidak mengikuti verifikasi lapangan, perubahan kependudukan, atau penyalahgunaan dana.
Masyarakat sebaiknya aktif memperbarui data, mengikuti verifikasi, dan memantau status di DTSEN agar namanya tetap tercatat. Dengan memahami indikator pencoretan dan melakukan verifikasi data secara tepat, KPM bisa memastikan tetap menerima bantuan sosial yang menjadi haknya.
