Seiring bergulirnya program bantuan sosial (bansos) hingga Februari 2026, pemerintah Indonesia kembali menegaskan pentingnya data yang akurat dan tepat sasaran dalam penentuan penerima bantuan. Salah satu perubahan signifikan adalah penggunaan sistem desil berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bansos.
Dalam sistem ini, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 kelompok desil berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka. Namun, mulai 2026, kelompok Desil 6–10 umumnya tidak lagi termasuk sebagai penerima bantuan utama. Apa alasan di balik kebijakan ini dan bagaimana implikasinya bagi warga negara? Simak penjelasan berikut yang penting untuk dipahami saat ini.
Apa Itu Desil dan Bagaimana Penentuannya?
Desil adalah sistem pemeringkatan yang membagi masyarakat menjadi 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Penentuan desil dilakukan melalui data yang tercatat di DTSEN, yang dihimpun dari berbagai sumber instansi pemerintah seperti Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dukcapil.
Dilansir dari detik.com kategori desil diklasifikasikan sebagai berikut:
- Desil 1–4 mencerminkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga rentan miskin.
- Desil 5 menunjukkan status ekonomi “pas-pasan” yang masih berada di batas bawah kelas menengah.
- Desil 6–10 mencakup kelompok masyarakat menengah hingga yang mampu secara ekonomi.
Sistem ini bertujuan memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan bantuan.
Perubahan Kebijakan Bansos 2026 Fokus Pada Desil 1–4
Pada 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memperbarui aturan penetapan penerima bantuan sosial sehingga lebih terfokus kepada mereka yang berada di Desil 1 hingga Desil 4. Kebijakan ini diputuskan untuk menekan kesalahan sasaran (inclusion error) dan memastikan bantuan sosial lebih tepat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan negara.
Beberapa jenis bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kini diprioritaskan untuk keluarga di Desil 1–4 berdasarkan data terbaru. Hal ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang kadang memberikan bantuan hingga ke Desil 5. Dengan adanya perbaikan data dan metode penetapan yang lebih ketat, pemerintah berharap agar alokasi tenaga dan anggaran lebih efektif bagi keluarga yang rentan.
Mengapa Kelompok Desil 6–10 Tidak Menerima Bantuan?
Dilansir dari laman suara.com beberapa alasan utama mengapa Desil 6–10 tidak termasuk penerima bantuan sosial utama pada 2026 antara lain:
- Fokus pada Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial
Pemerintah mengatur bahwa bantuan sosial harus difokuskan pada kelompok ekonomi paling rentan miskin atau hampir miskin supaya anggaran negara bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan dasar masyarakat miskin. Dengan cara ini, prioritas diberikan kepada mereka yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah berdasarkan data DTSEN. - Upaya Mengurangi Kesalahan Sasaran (Inclusion Error)
Dalam data sebelumnya, sejumlah keluarga yang tergolong pada Desil 6–10 masih menerima bantuan meskipun status ekonomi mereka berada di atas garis kemiskinan. Menteri Sosial menyampaikan bahwa setelah integrasi data via DTSEN, kasus penerima bansos yang tidak tepat sasaran telah berkurang secara signifikan, dan hal ini menjadi salah satu alasan utama pengkhususan kepada kelompok desil bawah. - Sistem Data Terpadu dan Validasi Lebih Ketat
Sistem DTSEN memungkinkan pemerintah melakukan analisis data yang lebih tepat, sehingga proses verifikasi terhadap kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih akurat. Dengan demikian, keluarga yang berada di Desil 6–10 dianggap berada dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil dan tidak lagi menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial pokok.
Kesimpulan
Pengelompokan masyarakat berdasarkan Desil 1–10 melalui DTSEN menjadi acuan utama pemerintah dalam penentuan penerima bantuan sosial di Indonesia pada 2026. Kebijakan terbaru memprioritaskan kelompok Desil 1–4 dalam penyaluran bantuan sosial pokok seperti PKH dan BPNT agar bantuan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan.
Sementara itu, kelompok Desil 6–10 umumnya tidak termasuk dalam penerima manfaat utama karena berada dalam tingkat ekonomi menengah hingga mampu, sehingga tidak lagi menjadi fokus utama alokasi bansos pokok. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan upaya pemerintah untuk menyempurnakan target bantuan sosial menggunakan basis data yang lebih akurat dan transparan.
Sumber
- https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-8343522/apa-itu-desil-dtsen-ini-cara-cek-dan-mengubahnya-untuk-penerima-bansos-2026
- https://www.suara.com/news/2026/02/12/073031/mensos-gus-ipul-penataan-pbi-jk-berbasis-dtsen-turunkan-inclusion-error?
