Penentuan awal puasa Ramadhan sering kali menimbulkan perbedaan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan hijriah, mulai dari hisab, rukyatul hilal, hingga Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Perbedaan ini bukanlah hal yang aneh, melainkan bagian dari kekayaan tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama pun menegaskan bahwa perbedaan ini sah dan menjadi bagian dari mekanisme sidang isbat, yang memungkinkan semua ormas Islam untuk duduk bersama dan mencapai kesepakatan tentang awal Ramadhan.
Mengapa Ada Perbedaan Awal Ramadhan?
Menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat yang dikutip dari kompas.com, perbedaan penetapan awal Ramadhan adalah hal yang sangat wajar. Dalam sebuah wawancara, Arsad mengatakan:
“Sebenarnya kalau berbeda itu biasa, karena cara pandang kemudian cara penetapan dari ormas-ormas Islam tersebut tidak sama,” ujarnya.
Beberapa ormas menggunakan metode hisab, yang didasarkan pada perhitungan matematis posisi bulan dan matahari, sementara yang lain lebih mengandalkan rukyatul hilal atau pengamatan langsung terhadap bulan. Pendekatan terbaru yang digunakan oleh sebagian ormas adalah Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang mencoba menyatukan perbedaan ini melalui satu sistem global. Arsad juga menyebutkan bahwa ada istilah hilal global dan hilal lokal yang berbeda berdasarkan pengamatan di masing-masing wilayah.
“Kalau istilahnya Prof Thomas Djamaluddin (astronom BRIN) itu ada hilal global dan hilal lokal. Jelas kalau hilal lokal dengan hilal global, itu sudah pasti berbeda,” tambahnya.
Mekanisme Sidang Isbat dan Keputusan Bersama
Pemerintah melalui sidang isbat memberikan ruang bagi berbagai ormas Islam untuk mengemukakan pandangan mereka mengenai awal Ramadhan. Sidang isbat ini bukan hanya sebuah forum, melainkan musyawarah bersama yang mengundang berbagai ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis. Keputusan yang dihasilkan melalui sidang isbat inilah yang menjadi dasar penetapan awal Ramadhan oleh pemerintah.
Arsad menegaskan bahwa “Perbedaan itu wajar dan kita harus terlatih untuk menghormati perbedaan-perbedaan tersebut,” mengingat keberagaman pandangan yang ada. Dalam hal ini, keputusan pemerintah menjadi otoritas yang diakui dan diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.
Muhammadiyah dan Penetapan Awal Ramadhan 1447 H
Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026, berdasarkan perhitungan hisab hakiki. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada prinsip Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Sementara itu, perhitungan hisab yang dilakukan oleh pemerintah menyatakan bahwa ijtimak atau konjungsi menjelang Ramadhan terjadi pada 17 Februari 2026, tetapi posisi hilal berada di bawah ufuk, sehingga belum memenuhi syarat untuk terlihat secara teori.
Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa perbedaan ini bukan hal yang perlu dipermasalahkan, karena sudah ada mekanisme musyawarah yang jelas. “Perbedaan itu sah dan harus dihormati,” tegasnya.
MUI: Perbedaan Itu Bagian dari Ijtihad Islam
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, mengungkapkan bahwa perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan adalah bagian dari dinamika ijtihad yang harus dihormati. Menurutnya, “Potensinya, ya, tetap ada dan kita hormati. Itu gak bisa sampai akhir zaman ya, perbedaannya tetap ada dan tidak masalah. Itu bagian dari ijtihad,” katanya.
Anwar juga mengingatkan umat Islam untuk tidak saling mengkafirkan hanya karena perbedaan penetapan awal Ramadhan. “Yang penting jangan sampai mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan penetapan tanggal puasa,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah, serta menghormati otoritas pemerintah dalam membuat keputusan bersama.
“Yang paling penting buat kami itu mengikuti pengumuman pemerintah. Karena pemerintah itu mempunyai otoritas menjadi hakim. Jadi menurut agama Islam, keputusan hakim atau keputusan negara itu menghilangkan perbedaan,” jelasnya.
Kesimpulan: Menyikapi Perbedaan dengan Bijak
Di tengah berbagai perbedaan yang ada, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyikapinya dengan bijak. Menghormati perbedaan adalah kunci untuk menjaga persatuan umat. Meskipun ada beragam metode penentuan awal Ramadhan, yang terpenting adalah menjaga persatuan dan keharmonisan di antara umat Islam, serta menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan demikian, meskipun awal Ramadhan 2026 bisa berbeda antara ormas Islam, yang penting adalah bagaimana umat Islam dapat menghormati satu sama lain dan menjaga solidaritas sebagai bangsa.
Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2026/02/16/163000265/mengapa-penetapan-awal-ramadhan-berpotensi-berbeda-?page=all#page2
