Penonaktifan peserta PBI JK menjadi perhatian publik setelah terbitnya regulasi terbaru dari pemerintah yang mengatur pembaruan data penerima bantuan iuran. Kebijakan ini bertujuan memastikan program Jaminan Kesehatan tetap tepat sasaran dan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Prosesnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Penonaktifan PBI JK diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial (Permensos), dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan validasi data, hingga akhirnya muncul kebijakan penundaan selama tiga bulan sebagai masa transisi.
Berikut kronologi lengkap penonaktifan PBI JK, mulai dari terbitnya Permensos hingga kebijakan penundaan tersebut.
19 Januari 2026: Permensos Ditetapkan
Dilansir dari kompas.com, Pada 19 Januari 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menetapkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3/HUK/2026. Regulasi ini mengatur pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) yang berdampak pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI.
Sebanyak 11 juta peserta PBI dinonaktifkan karena proses pemutakhiran data, dan akan digantikan oleh 11 juta orang lain yang dinilai lebih memenuhi syarat sebagai penerima PBI. Dalam DTSEN, kelompok yang layak menerima status PBI adalah masyarakat pada Desil 1 sampai 5 atau kategori miskin.
22 Januari 2026: Resmi Diundangkan
Permensos Nomor 3/HK/2026 resmi diundangkan pada 22 Januari 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI, Dhahana Putra. Sejak saat itu, kebijakan penyesuaian data PBI memasuki tahap implementasi administratif.
1 Februari 2026: Penonaktifan Mulai Berlaku
Keputusan penonaktifan status PBI JK terhadap 11 juta peserta mulai berlaku pada Minggu (1/2/2026).
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugera, menyampaikan:
“Sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya,”
Artinya, secara total kuota peserta PBI tidak berubah, hanya terjadi pergantian berdasarkan hasil pembaruan data.
Dampak di Lapangan: Pasien Kesulitan Akses Layanan
Setelah kebijakan berjalan, berbagai laporan muncul dari sejumlah daerah.
Pada Kamis (5/2/2026), Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCD) Tony Richard Samosir mengungkapkan sekitar 160 pasien gagal ginjal tidak bisa menjalani pengobatan gratis karena status PBI mereka mendadak nonaktif.
Kasus serupa terjadi di beberapa daerah:
Anak tiga tahun di Pancoran Mas, Depok, tidak bisa melanjutkan terapi tumbuh kembang.
- Lala (34), pasien gagal ginjal di Bekasi, tidak dapat menjalani cuci darah sesuai jadwal dan mengalami sesak napas.
- Lansia 90 tahun di Depok menunda kontrol penyakit paru-paru.
- Sarjono (74) di Wirobrajan, Yogyakarta, kesulitan kontrol jantung.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien.
9 Februari 2026: DPR Panggil Para Menteri
Permasalahan ini kemudian dibahas dalam rapat di DPR RI pada 9 Februari 2026. DPR memanggil Mensos Saifullah Yusuf, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan menghasilkan keputusan penting.
Penundaan 3 Bulan
Dalam rapat tersebut disepakati solusi sementara. Wakil Ketua DPR menyatakan:
“DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,”
Dengan demikian, penonaktifan yang semula berlaku sejak 1 Februari diputuskan untuk ditunda selama tiga bulan ke depan.
Reactivasi Peserta Penyakit Katastropik
Sebanyak 120.000 peserta PBI nonaktif yang menderita penyakit katastropik direaktivasi. Setelah proses verifikasi, jumlahnya berubah:
- Versi Mensos: 106.000 peserta
- Versi BPJS Kesehatan: 102.921 peserta
Adapun total peserta PBI secara nasional tercatat sekitar 96,8 juta orang.
BPJS Kesehatan: Masalah Sudah Selesai
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan persoalan tersebut telah tertangani. Ia menyatakan:
“Jadi sebetulnya sudah selesai ini. Tapi kan ‘gorengannya’ belum selesai itu masalahnya,”
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja Kemenkes dan BPJS Kesehatan bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kesimpulan
Penonaktifan PBI JK yang berawal dari pembaruan data DTSEN akhirnya berujung pada kebijakan penundaan sementara, guna memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.
Sumber
https://nasional.kompas.com/read/2026/02/12/14171671/kronologi-pbi-jk-nonaktif-terbitnya-permensos-hingga-penundaan-3-bulan?page=all
