Bagi masyarakat yang namanya dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (Bansos 2026), masih ada kesempatan untuk mengajukan sanggahan.
Sanggahan dapat dilakukan apabila pencoretan nama tidak sesuai dengan kondisi nyata penerima. Dengan pengajuan sanggahan, data penerima Bansos 2026 menjadi lebih tepat dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak.
Penerima yang ingin mengajukan sanggahan harus memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan, agar proses pengajuan berjalan lancar. Langkah ini penting untuk menjaga ketepatan penyaluran bantuan dan meminimalkan kesalahan data di lapangan.
Dikutip dari Tribun, berikut beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi bagi warga yang ingin mengajukan sanggahan Bansos 2026 setelah dicoret.
Syarat Mengajukan Sanggahan Bansos
- Memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih aktif.
- Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Menyiapkan dokumen pendukung, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), foto rumah, tagihan listrik, atau bukti relevan lainnya.
- Alasan pengajuan harus jelas dan disertai data yang valid sebagai dasar pertimbangan.
Cara Mengajukan Usul atau Sanggah Bansos Secara Online
- Buka Play Store atau App Store yang ada di HP Kamu.
- Instal Aplikasi “Cek Bansos”
- Buka aplikasi yang sudah di instal lalu, buat akun (Jika Belum ada) atau login (Jika ada akun)
- Lalu. Klik menu “Usul/Sanggah”.
- Setelah itu, isi data sesuai dengan KTP dan KK.
- Pilih jenis pengajuan, Usul/Sanggah., dan tuliskan alasannya dengan jelas.
- Unggah dokumen pendukung.
- Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi oleh petugas dari Dinas Sosial.
Cara Mengajukan Usul atau Sanggah Bansos Secara Offline
- Datangi langsung ke kantor kelurahan/desa atau Dinas Sosial sesuai domisili.
- Isi formulir pengajuan usul atau sanggah yang sudah disediakan petugas.
- Serahkan KTP, Kartu Keluarga (KK), serta dokumen pendukung lainnya.
- Jelaskan alasan pengajuan secara lengkap dan jelas.
- Tunggu tahap verifikasi lapangan yang akan dilakukan oleh petugas.
Proses dan Tindak Lanjut Usul/Sanggah Bansos
- Pemeriksaan dilakukan oleh petugas Dinas Sosial, mencakup pengecekan data administrasi serta kondisi penerima di lapangan.
- Tahapan verifikasi dapat berlangsung hingga sekitar satu bulan, bergantung pada banyaknya pengajuan yang masuk.
- Apabila usulan disetujui, data warga akan diperbarui dalam DTKS/DTSEN dan yang bersangkutan berhak menerima bansos pada periode penyaluran berikutnya.
- Jika sanggahan dinyatakan valid, maka data penerima yang tidak memenuhi ketentuan akan dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
Bansos yang Dicairkan pada Januari 2026
Sejumlah bantuan sosial dijadwalkan mulai disalurkan pada periode Januari hingga Maret 2026, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Salah satu indikator utama bahwa seseorang berhak menerima bantuan tersebut adalah status kepesertaan yang masih aktif, ditandai dengan keterangan “YA” pada data penerima.
Skema penyaluran bansos tahun ini diperkirakan masih mengikuti pola yang sama seperti tahun 2025. Selama tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, pemerintah diprediksi tetap menggunakan sistem pencairan empat tahap (kuartalan) dalam satu tahun anggaran.
Periode Januari–Maret 2026 menjadi tahap awal pencairan, yang kemudian berlanjut pada April–Juni untuk tahap kedua, Juli–September tahap ketiga, dan Oktober–Desember sebagai tahap terakhir.
Untuk nominal bantuan, penerima BPNT akan memperoleh saldo sebesar Rp200.000 per tahap yang disalurkan melalui Bank Himbara. Meski di lapangan sering dilakukan pencairan rapel, dana tersebut tetap dapat ditarik tunai melalui ATM atau PT Pos Indonesia.
Sementara itu, besaran bantuan PKH ditentukan berdasarkan kategori penerima. Pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia dini menerima bantuan tertinggi, yakni Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap.
Kelompok rentan juga mendapat perhatian khusus. Lansia dan penyandang disabilitas berat memperoleh bantuan sebesar Rp2,4 juta per tahun, sedangkan korban pelanggaran HAM berat menerima alokasi paling besar hingga Rp10,8 juta per tahun.
Di bidang pendidikan, bantuan PKH disalurkan secara bertahap sesuai jenjang. Siswa SD menerima Rp900.000 per tahun, sementara siswa SMA mendapatkan bantuan sebesar Rp2 juta per tahun.
Kesimpulan
Meski nama dicoret dari daftar penerima Bansos 2026, masyarakat masih punya dua cara mengajukan sanggahan agar hak bantuan bisa dipertimbangkan kembali.
Sumber Referensi
https://jatim.tribunnews.com/news/529530/2-cara-mengajukan-sanggahan-bansos-2026-setelah-dicoret-dari-daftar-penerima
