Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pertanian yang ditargetkan sebesar Rp 300 juta pada tahun 2026.
Airlangga menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat dukungan finansial, peningkatan produksi, serta ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
“Realisasi KUR untuk pertanian telah mencapai Rp 102 triliun, tetapi kami menargetkan total KUR sekitar Rp 300 triliun,” jelas Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta Food and Security Summit 2026 pada hari Selasa (13/1/2026).
Ia menambahkan bahwa pada tahun 2025, penyaluran KUR untuk sektor pertanian berhasil mencapai Rp 102 triliun.
Dia berpendapat bahwa pemerintah menetapkan plafon yang lebih tinggi untuk meningkatkan akses permodalan bagi para petani serta pelaku usaha di bidang pertanian.
Dia menekankan bahwa plafon KUR pertanian masih bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.
Karena tidak ada batasan sektor selama pembiayaan tersebut produktif, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
Berdasarkan data dari Airlangga, capaian ketahanan pangan pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan.
Didukung oleh produksi beras sebesar 34,71 juta ton dan jagung sekitar 16 juta ton.
Dengan capaian tersebut, ia berkomitmen untuk memastikan agar realisasi KUR pertanian terus mengalami peningkatan.
Agar dapat menjaga swasembada beras, stabilitas harga, serta kesejahteraan para petani melalui kebijakan pembiayaan yang responsif.
Tak hanya pada sisi pembiayaan, pemerintah juga memperhatikan masalah kehilangan pangan dan sampah makanan yang masih menjadi tantangan.
Mengingat limbah pangan nasional diperkirakan mencapai 23 juta hingga 48 juta ton dan memerlukan manajemen yang lebih baik.
Sebelumnya, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat sektor industri dan UMKM melalui penyaluran KUR.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta agar diambil langkah-langkah khusus untuk mendukung industri tekstil di Indonesia.
Dari hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi menjadi lima pemain utama dalam industri tekstil global karena kebutuhan yang selalu ada dalam sektor ini.
Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui usulan awal untuk pembentukan pendanaan yang ditujukan untuk insentif sektor tekstil senilai sekitar 6 miliar dollar AS.
Pendanaan ini dimaksudkan untuk melengkapi rantai nilai industri tekstil dalam negeri.
Selain itu, pemerintah merencanakan untuk mengembalikan peran BUMN atau Danantara yang khusus akan mengelola sektor tekstil.
Melalui langkah ini, pemerintah menargetkan peningkatan nilai ekspor tekstil dari sekitar Rp 4 miliar menjadi Rp 40 miliar dalam sepuluh tahun mendatang.
Pada saat yang bersamaan, penyerapan tenaga kerja dalam sektor tekstil ditargetkan naik dari sekitar 4 juta menjadi 6 juta orang, atau bertambah sekitar 2 juta tenaga kerja.
