Kenapa Banyak Warga Belum Terima BLTS 2025? Ini Penjelasan Verifikasi KPM
Kenapa Banyak Warga Belum Terima BLTS 2025? Ini Penjelasan Verifikasi KPM. Kementerian Sosial saat ini sedang melakukan verifikasi terhadap sekitar 6 hingga 7 juta data keluarga yang berhak menerima manfaat (KPM), yang menjadi alasan utama sebagian masyarakat belum menerima bantuan langsung tunai sementara (BLTS) tahun 2025.
Informasi ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menjelaskan perkembangan penyaluran di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 26 November 2025.
Menurut Gus Ipul, hingga saat ini BLTS telah berhasil disalurkan kepada 28.101.261 KPM.
Proses penyaluran dilaksanakan melalui Himbara untuk 15.816.039 KPM dan oleh PT Pos Indonesia untuk 12.285.222 KPM.
Data resmi mengenai penyaluran tersebut tertera dalam laporan yang dipublikasikan di situs kemensos.go.id.
Walaupun jumlah penyaluran yang sudah dilakukan cukup signifikan, masih ada jutaan data yang perlu melalui proses verifikasi lebih lanjut sebelum memasuki tahap pencairan berikutnya.
Prosedur verifikasi ini dikerjakan bersamaan dengan pemerintah daerah, pendamping Kemensos, Dinas Sosial, serta pemerintah desa dan kelurahan, untuk memastikan kesesuaian data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data sebanyak 6 hingga 7 juta itu saat ini sedang kita verifikasi bersama pemerintah daerah. Setelah selesai, data tersebut akan kita kirimkan kembali ke BPS untuk dijadikan acuan penyaluran tahap akhir 2025,” jelas Gus Ipul.
Proses verifikasi mencakup penentuan kategori KPM yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, atau yang perlu diganti.
Berdasarkan evaluasi awal, KPM yang berada pada desil 1 hingga 4 masih dapat dianggap sebagai calon penerima. Di sisi lain, warga yang berada di desil 5 hingga 10 dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
Setiap tahap penyaluran juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan pengecekan lapangan agar data menjadi semakin akurat.
Gus Ipul menegaskan bahwa langkah ini sangat penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar mengenai sasaran yang tepat.
Sesuai instruksi dari Presiden Prabowo, Kemensos membuka lebih banyak saluran bagi publik untuk berpartisipasi agar masyarakat bisa memberikan masukan atau laporan mengenai data bantuan sosial.
Saluran yang tersedia meliputi aplikasi SIKS-NG, cek lapangan bersama pendamping, aplikasi Cek Bansos dengan fitur Usul/Sanggah, Call Center 171 yang siap melayani selama 24 jam, serta layanan WhatsApp yang saat ini sedang dalam pengembangan.
“Kami sangat terbuka. Jika ada yang dianggap kurang tepat, warga dapat memberikan koreksi melalui saluran yang telah disediakan,” kata Gus Ipul.
Ia juga mencatat bahwa semakin banyak warga yang dengan kesadaran mengundurkan diri dari status penerima bantuan karena merasa sudah mampu.
Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan perubahan positif dalam sikap sosial masyarakat.
Pengunduran diri tersebut tercatat melalui aplikasi Cek Bansos serta hasil verifikasi di lapangan.
Gus Ipul juga menambahkan bahwa pemasangan stiker penerima bantuan sosial di sejumlah daerah adalah inisiatif lokal, yang tetap memberikan dampak positif dalam hal transparansi dan pengawasan sosial.
Dengan verifikasi yang masih berlangsung, diharapkan KPM yang belum menerima BLTS 2025 untuk bersabar menunggu proses penyesuaian data hingga penyaluran tahap akhir yang dijadwalkan selesai dalam waktu dekat.
Cek Bansos Kemensos via situs cekbansos.kemensos.go.id 2025
- Buka link: https://cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih data wilayah: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan
- Masukkan nama sesuai KTP Isi kode captcha yang muncul
- Klik “Cari Data”
Jika terdaftar, sistem akan menampilkan nama penerima, jenis bantuan, dan periode pencairan.
Sumber : tribunnews.com
