Website Resmi Kemensos: Cara Cek Penerima Bansos PKH & BNPT
Website Resmi Kemensos: Cara Cek Penerima Bansos PKH & BNPT. Pemerintah kembali memberikan bantuan sosial (bansos) tahap IV untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
Namun, tidak semua orang dapat mengambil dana bantuan tersebut secara otomatis. Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar KTP individu diakui oleh sistem Kementerian Sosial (Kemensos).
Bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat, mereka bisa memeriksa kepastian nama mereka terdaftar atau tidak melalui situs resmi Kemensos.
Metode ini merupakan cara paling sederhana untuk memastikan bahwa bansos tepat sasaran.
Pencairan bansos kali ini menarik perhatian karena banyak warga yang mengaku belum tahu status keanggotaan mereka.
Sebenarnya, pemerintah telah menyiapkan sistem digital agar masyarakat dapat memeriksa sendiri.
Kemensos menegaskan bahwa hanya KTP yang memenuhi empat ciri tertentu yang diperbolehkan untuk mencairkan bansos. Keempat ciri ini berfungsi sebagai filter utama untuk mencegah penerimaan yang ganda atau penyalahgunaan data.
Selain itu, sistem pencairan yang berbasis pada NIK tunggal diterapkan untuk memastikan bahwa semua bantuan benar-benar diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sah.
Masyarakat juga diminta untuk aktif memeriksa status bansos melalui saluran resmi, baik itu website maupun aplikasi. Dengan cara ini, mereka bisa cepat mengetahui apakah berhak menerima PKH, BPNT, atau jenis bantuan lain yang sedang didistribusikan.
Lalu, bagaimana cara mengecek penerima bansos PKH dan BPNT di website Kemensos? Berikut adalah langkah-langkahnya.
Cara Mengecek Penerima Bansos di Website Kemensos
Pengecekan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana:
– Buka situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.
– Pilih daerah tempat tinggal: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
– Masukkan nama lengkap sesuai KTP tanpa singkatan.
– Isi captcha yang muncul, lalu tekan tombol “Cari Data”.
– Sistem akan menampilkan nama penerima, jenis bansos, dan periode distribusi.
Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan apakah KTP mereka memenuhi keempat ciri dasar untuk pencairan bansos.
Pada periode Oktober hingga Desember 2025, jenis bansos yang diberikan meliputi:
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 untuk tiga bulan.
- Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah sesuai kategori KPM.
- Bansos beras seberat 20 kilogram per keluarga.
- PBI-JKN (BPJS Kesehatan) untuk menjamin akses layanan kesehatan.
Semua bantuan disalurkan melalui jaringan bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Penyaluran bansos dilakukan secara bertahap hingga akhir Desember 2025. Jadwal penyaluran bisa berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kesiapan administrasi dan distribusi logistik.
Masyarakat diharapkan untuk secara rutin memeriksa status melalui situs resmi Kemensos agar tidak ketinggalan informasi.
4 Indikator Bansos Telah Diterima
Penerima dapat memastikan bahwa bansos sudah masuk ke rekening melalui indikator berikut:
- Status “YA” di situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.
- Kolom periode menunjukkan “OKT–DES 2025”.
- Saldo KKS bertambah sesuai nominal bantuan.
- Notifikasi yang diterima dari bank penyalur atau PT Pos Indonesia.
Ciri-ciri KTP Penerima Bansos
- Terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar resmi penyaluran.
- Alamat KTP sesuai dengan domisili dalam sistem Kemensos. Ketidaksesuaian alamat dapat menyebabkan kegagalan pencairan.
- NIK aktif dan valid di Dukcapil, tidak boleh NIK ganda atau tidak aktif.
- Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat resmi untuk mencairkan dana di bank Himbara atau PT Pos Indonesia.
Keempat ciri ini adalah syarat mutlak agar KTP bisa digunakan untuk mengambil bansos.
Mengapa Pencairan Bansos Bisa Gagal?
KTP dapat gagal berfungsi jika NIK tidak aktif, alamat tidak sesuai, atau KKS belum terdaftar.
Selain itu, sistem DTSEN juga melakukan pembaruan data secara rutin. Beberapa nama mungkin akan dihapus jika mereka tidak lagi memenuhi kriteria.
Di beberapa daerah, proses pembaruan data membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga dapat terjadi perbedaan status dalam waktu tertentu.
Solusi Apabila Menghadapi Masalah
Untuk menyelesaikannya, penerima bisa menghubungi pendamping sosial atau petugas kelurahan. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan KTP, KK, dan data dari DTSEN.
Pendamping sosial juga dapat memberikan bantuan jika penerima mengalami masalah dalam pencairan di bank Himbara atau kantor pos.
Kemen sosial menekankan betapa pentingnya peran pendamping sosial dalam memastikan bantuan sosial mencapai yang seharusnya. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem administrasi pemerintah.
Dengan adanya pendamping, warga yang menghadapi kesulitan dapat memperoleh penjelasan langsung serta solusi yang praktis.
Sumber : tribunnews.com
