Single Salary untuk ASN Masih dalam Pembahasan
Single Salary untuk ASN Masih dalam Pembahasan. Pemerintah sedang mematangkan rencana untuk menerapkan sistem penggajian tunggal atau single salary untuk aparat sipil negara (ASN). Kebijakan ini diharapkan dapat menyederhanakan elemen pendapatan dan pada saat yang sama meningkatkan transparansi serta kesejahteraan pegawai negeri.
Direktur Anggaran di Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menjelaskan bahwa sistem single salary merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan hak penghasilan ASN diberikan secara menyeluruh dan transparan.
“Sebenarnya, single salary ini adalah salah satu cara pemerintah agar penggajian sesuai dengan hak pegawai,” ungkap Tri di Jakarta, Jumat (10/10/2025) yang dikutip dari Antara.
Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih dalam tahap pembahasan mengenai desain teknis sistem ini.
“Kami sedang dalam proses yang terus berjalan. Komunikasi dengan Kementerian PANRB sudah dilakukan untuk memastikan sistem penggajian dapat menggunakan single salary,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan skema ini akan menyederhanakan tunjangan yang selama ini merupakan bagian terpisah dari gaji ASN.
“Prinsip dasar kami sejak lama adalah menginginkan semua penghasilan ASN digabungkan dalam single salary,” ujarnya.
Namun, Tri menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai peningkatan gaji ASN untuk tahun anggaran 2026. Pemerintah masih mempertimbangkan prioritas belanja dalam APBN sebelum mengambil keputusan tersebut.
“Jika kenaikan gaji menjadi prioritas, tentunya akan diperhitungkan. Namun, dalam Nota Keuangan 2026, belum ada alokasi untuk peningkatan gaji,” jelas Tri.
Kebijakan Single Salary ASN Belum Akan Diterapkan Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa diskusi mengenai single salary ASN belum mencapai kesimpulan.
“Belum ada pembicaraan final, nanti kita lihat ya,” ucapnya dalam acara Media Gathering di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Febrio enggan memberikan informasi lebih lanjut mengenai kemajuan diskusi tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaku tidak memiliki informasi mendetail tentang rencana penerapan single salary untuk ASN. “Saya tidak tahu,” ucap Purbaya singkat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rencana penerapan single salary ASN sebelumnya dijelaskan dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2026, terutama pada bagian kebijakan prakiraan belanja negara untuk tahun 2026-2029.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyatakan akan melakukan transformasi dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk kesejahteraan ASN melalui sistem penggajian tunggal.
“Hal lain yang akan dilaksanakan dalam periode menengah mencakup penatausahaan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, pengelolaan ASN, transformasi kesejahteraan, serta sistem penggajian tunggal,” sebagaimana dicantumkan pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan bersama RAPBN 2026.
Namun, dokumen itu belum memberikan rincian mengenai kapan kebijakan single salary ASN akan mulai diimplementasikan.
Apa Itu Single Salary ASN?
Single salary ASN, atau skema gaji tunggal, memungkinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya menerima satu sumber pendapatan. Pendapatan tersebut merupakan kombinasi dari gaji pokok dan berbagai tunjangan.
Dalam skema ini, tunjangan untuk anak, istri, beras, dan tunjangan lainnya akan disatukan dalam komponen gaji pokok. Namun, tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional akan tetap diatur secara terpisah seperti saat ini. Jumlah gaji yang diterima ASN nantinya mungkin bervariasi, tergantung pada kategori atau tingkat jabatan mereka dalam sistem grading.
Grading adalah peringkat yang mencerminkan posisi, tanggung jawab, beban kerja, serta risiko yang terkait dengan pekerjaan.
Pemerintah berpendapat bahwa skema gaji tunggal ini bertujuan untuk melindungi daya beli ASN setelah mereka pensiun.
Dengan adanya sistem ini, pensiunan ASN akan mendapatkan jaminan yang lebih baik karena penghasilan mereka mencakup perlindungan yang mencakup asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan pensiun. Ide untuk menerapkan gaji tunggal bagi ASN telah dibahas sejak tahun 2023.
Terakhir, Menteri PANRB saat itu, Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan gaji tunggal untuk ASN.
“Kami sedang menyiapkan RPP untuk (kebijakan gaji tunggal ASN). Selain itu, kami belum menyelesaikan RPP manajemen ASN,” kata Rini di Kantor Menpan RB, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Sumber : https://money.kompas.com/read/2025/10/11/112819026/single-salary-asn-masih-digodok-ini-penjelasan-dan-tujuannya
