Perbedaan data antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) nonaktif yang menderita penyakit kronis menjadi sorotan dalam rapat bersama pimpinan DPR.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa selisih angka tersebut terjadi karena adanya proses validasi ulang data. Dilansir dari laman newsdetik.com, penjelasan disampaikan Gus Ipul saat rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Berdasarkan catatan Kemenkes, terdapat 120.472 peserta PBI JK nonaktif yang merupakan pasien penyakit kronis. Namun setelah dilakukan pencocokan data oleh Kemensos, jumlahnya tercatat lebih sedikit.
Menurut data terbaru Kemensos, jumlah peserta PBI JK pengidap penyakit kronis yang dinonaktifkan tercatat sekitar 106 ribu orang. Perbedaan ini muncul setelah dilakukan penyesuaian data, termasuk pengecekan terhadap peserta yang sudah meninggal dunia. Proses ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Data kami 106 (ribu) itu adalah setelah kita sesuaikan dengan yang meninggal,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos melakukan penelusuran ulang terhadap seluruh data peserta yang sebelumnya tercatat. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar pembaruan angka yang dimiliki Kemensos saat ini.
“Jadi 120 (ribu) itu, kemudian kita cek ulang dan tinggal 106 (ribu) setelah kita lakukan penelusuran yang meninggal. Jadi 106 (ribu), yang dari catatan kami,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa data dalam sistem jaminan sosial bersifat sangat dinamis dan terus berubah mengikuti kondisi masyarakat. Karena itu, perbedaan data antar lembaga bisa terjadi selama proses pembaruan masih berjalan.
“Kenapa? Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas. Ini sangat krusial,” ucapnya.
“Jadi mungkin data hari ini dengan data besok sudah sangat berubah. Ini yang perlu kita sadari bersama,” imbuhnya.
Gus Ipul juga menyiratkan pentingnya koordinasi antar kementerian agar pembaruan data bisa berjalan selaras. Dengan sinkronisasi yang baik, diharapkan kebijakan bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
