Cara Koperasi Desa Ajukan Pinjaman ke Bank Himbara Sesuai Aturan Terbaru 2025
Koperasi desa kini bisa mengakses pinjaman langsung dari Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan aturan terbaru tahun 2025. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 yang memungkinkan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih mendapatkan dana pinjaman hingga Rp 3 miliar.
Selain itu, pinjaman ini bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha, modal kerja, dan pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, penting bagi pengurus koperasi desa memahami cara pengajuan yang benar agar prosesnya lancar dan sesuai ketentuan.
Ketentuan Penting dan Syarat Pengajuan Pinjaman Ke Bank Himbara
- Plafon pinjaman maksimal Rp 3 miliar per koperasi desa/kelurahan.
- Maksimal Rp 500 juta dari pinjaman dapat digunakan untuk belanja operasional.
- Pengajuan tambahan pinjaman diperbolehkan jika plafon belum mencapai Rp 2 miliar.
- Pinjaman baru untuk belanja operasional hanya bisa diajukan setelah pinjaman pertama berjalan minimal 6 bulan.
- Koperasi harus berbadan hukum, memiliki Nomor Induk Koperasi, nomor pokok wajib pajak (NPWP), rekening bank, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Proposal bisnis harus memuat rincian biaya belanja modal, belanja operasional, dan rencana pengembalian pinjaman.
Langkah Cara Koperasi Desa Ajukan Pinjaman ke Bank Himbara 2025
-
Pengajuan Awal oleh Ketua Koperasi Desa/Kelurahan
Pengajuan pinjaman dimulai oleh ketua pengurus koperasi dengan mengajukan usulan pinjaman ke Bank Himbara. Pengajuan ini harus didukung persetujuan pejabat terkait, yaitu:
- Kepala Desa untuk koperasi desa Merah Putih
- Bupati atau Walikota untuk koperasi kelurahan Merah Putih
- Pengajuan harus melampirkan dokumen penting berikut:
- Proposal rencana bisnis koperasi yang jelas
- Dokumen persetujuan dari pejabat desa atau pemerintah daerah setempat
-
Penilaian dan Verifikasi oleh Bank Himbara
Bank akan melakukan penilaian kelayakan pinjaman berdasarkan:
- Plafon pinjaman yang diajukan
- Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau dana desa yang dimiliki oleh desa bersangkutan
- Kemampuan usaha koperasi untuk membayar kembali pinjaman
- Penilaian ini penting agar pinjaman tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan koperasi.
-
Penandatanganan Perjanjian Pinjaman
Setelah disetujui, dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman yang mencakup:
- Besaran pinjaman (maksimal Rp 3 miliar)
- Tujuan penggunaan dana
- Tenor pinjaman (maksimal 72 bulan atau 6 tahun)
- Masa tenggang (grace period) selama 6-8 bulan
- Suku bunga tetap sebesar 6% per tahun
- Jadwal dan besaran angsuran bulanan
- Ketentuan lainnya termasuk tahapan pencairan
Penandatanganan dilakukan oleh pejabat bank, ketua koperasi, dan kepala desa atau bupati/walikota sesuai wilayah.
Pelaporan dan Penempatan Dana
Bank wajib melaporkan pinjaman ke Menteri Keuangan dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Selain itu, dilakukan penandatanganan surat kuasa penempatan dana antara:
- Kepala Desa kepada KPA BUN Dana Desa (untuk koperasi desa)
- Walikota kepada KPA BUN Transfer Umum (untuk koperasi kelurahan)
- Surat kuasa ini memuat detail pinjaman, termasuk nomor perjanjian, nominal pinjaman, identitas pemberi dan penerima, serta masa berlaku surat.
