Banyak masyarakat penerima bantuan sosial mulai mempertanyakan besaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2026 yang cair di awal tahun. Sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku menerima Rp400 ribu, sementara lainnya mendapatkan Rp600 ribu dalam satu kali pencairan.
Perbedaan nominal ini pun memicu kebingungan di tengah masyarakat. Lantas, berapa sebenarnya besaran bantuan BPNT 2026 dan kapan jadwal pencairannya? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini agar tidak salah paham.
Artikel ini merujuk pada ketentuan serta pola penyaluran bantuan sosial per Januari 2026. Perlu diketahui, jadwal maupun kebijakan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai keputusan terbaru dari Kementerian Sosial. Untuk mendapatkan informasi paling valid dan mengecek status penerima secara langsung, masyarakat disarankan mengakses laman resmi Kemensos atau kemensos.go.id.
Nominal BPNT 2026: Mengapa Besarannya Bisa Berbeda?
Di lapangan, tidak jarang muncul kebingungan karena adanya perbedaan nominal bantuan BPNT yang diterima antarwarga, padahal sama-sama terdaftar sebagai penerima. Kondisi ini bukan disebabkan oleh perbedaan hak, melainkan berkaitan dengan mekanisme dan periode penyaluran yang ditetapkan oleh Kemensos bersama lembaga penyalur.
Secara ketentuan nasional, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT memperoleh bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun. Nominal tersebut dialokasikan per bulan senilai Rp200.000. Namun, demi efisiensi penyaluran, dana tidak selalu ditransfer setiap bulan, melainkan dirapel sesuai skema yang berlaku.
Skema Pencairan BPNT Melalui KKS (Bank Himbara)
Bagi KPM yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan rekening di bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BSI, penyaluran umumnya dilakukan setiap dua bulan sekali. Dengan skema rapel ini, dana yang masuk dalam satu kali pencairan merupakan akumulasi dua bulan.
Sebagai ilustrasi, pada penyaluran Tahap 1 tahun 2026 yang mencakup Januari dan Februari, saldo yang diterima di rekening KKS adalah Rp400.000. Pola ini dianggap lebih praktis, terutama bagi penerima yang memiliki akses mudah ke ATM atau agen perbankan.
Skema Pencairan BPNT Melalui PT Pos Indonesia
Berbeda dengan mekanisme perbankan, penyaluran BPNT melalui PT Pos Indonesia biasanya dilakukan sekaligus untuk periode tiga bulan. Skema ini banyak diterapkan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) atau bagi KPM yang belum memiliki rekening bank.
Karena mencakup tiga bulan penyaluran, misalnya Januari hingga Maret, total dana yang diterima dalam satu kali pengambilan mencapai Rp600.000. Dengan demikian, perbedaan nominal Rp400 ribu dan Rp600 ribu murni disebabkan oleh perbedaan periode pencairan, bukan karena perubahan besaran bantuan.
Jadwal Pencairan BPNT Tahap 1 Tahun 2026
Mengetahui perkiraan jadwal pencairan sangat penting agar KPM dapat mengatur penggunaan bantuan dengan tepat. Sebelum dana disalurkan, data penerima akan melalui proses verifikasi di sistem SIKS-NG hingga diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Berikut estimasi alur penyaluran BPNT awal tahun 2026:
| Periode Salur | Estimasi Waktu | Status Saat Ini |
|---|---|---|
| Verifikasi Rekening | Minggu 1-2 Januari 2026 | Selesai |
| Penyaluran Tahap 1 (KKS) | Akhir Januari – Awal Februari 2026 | Proses |
| Penyaluran Tahap 1 (Pos) | Pertengahan Februari – Maret 2026 | Menunggu |
| Maret 2026 | Belum Mulai |
Perlu dicatat, jadwal tersebut dapat berbeda antarwilayah, tergantung kesiapan data dan lembaga penyalur di daerah masing-masing.
Cara Cek Status Penerima BPNT Lewat HP
Langkah awal yang wajib dilakukan KPM adalah memastikan namanya tercantum sebagai penerima bantuan. Kemensos telah menyediakan layanan pengecekan yang mudah dan transparan, cukup menggunakan ponsel dan data KTP.
Pengecekan bisa dilakukan langsung melalui browser tanpa perlu memasang aplikasi tambahan, sehingga lebih praktis dan ringan.
Langkah-langkah pengecekan:
- Akses laman resmi DTKS Kemensos melalui browser.
- Pilih wilayah sesuai data KTP, mulai dari provinsi hingga desa/kelurahan.
- Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai KTP.
- Isi kode captcha yang ditampilkan untuk verifikasi.
- Klik tombol “Cari Data”.
Jika terdaftar, sistem akan menampilkan data penerima, jenis bantuan BPNT, periode penyaluran, serta status pencairannya.
Syarat dan Kriteria Penerima BPNT 2026
Tidak semua warga otomatis menerima BPNT meskipun tergolong kurang mampu. Pemerintah menerapkan kriteria khusus agar bantuan tepat sasaran dan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Proses penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan, kemudian diverifikasi secara berjenjang hingga ke tingkat pusat.
Kriteria utama penerima BPNT 2026 yang dilansir dari limbsngatengah antara lain:
- Terdaftar dalam DTKS
Syarat mutlak yang tidak bisa ditawar adalah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini dikelola oleh Pusdatin Kemensos dan menjadi acuan utama seluruh penyaluran bantuan sosial di Indonesia. - Bukan ASN, TNI, atau Polri
Bantuan sosial dilarang keras diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri. Larangan ini juga berlaku bagi pensiunan dari instansi tersebut. Jika ditemukan penerima dari golongan ini, status kepesertaan akan langsung dicabut. - Masuk Kategori Keluarga Miskin/Rentan Miskin
Prioritas utama penerima BPNT adalah keluarga dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana. Indikator kemiskinan ini dinilai dari kondisi rumah, penghasilan, aset, dan beban tanggungan keluarga.
Kesimpulan
perbedaan nominal BPNT 2026 yang diterima masyarakat, yakni Rp400 ribu atau Rp600 ribu, bukan disebabkan oleh kenaikan maupun pengurangan bantuan. Perbedaan tersebut terjadi karena skema dan periode pencairan yang digunakan oleh masing-masing lembaga penyalur. Penerima melalui KKS Bank Himbara umumnya menerima rapel dua bulan sebesar Rp400 ribu, sementara pencairan lewat PT Pos Indonesia biasanya dirapel tiga bulan sehingga totalnya Rp600 ribu.
Sumber
- https://limbangantengah.id/cek-bansos-bpnt-2026-nominal-400rb-atau-600rb-ini-jadwalnya/
