Cek Sekarang! PKH dan BPNT Tahap 4 Bisa Terhapus Jika Data di DTSEN Tidak Valid
Cek Sekarang! PKH dan BPNT Tahap 4 Bisa Terhapus Jika Data di DTSEN Tidak Valid. Sejumlah penerima bantuan mengungkapkan keluhan mengenai keterlambatan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahap keempat.
Seharusnya bantuan ini sudah diterima pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025.
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh pembaruan data secara menyeluruh dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pembaruan tersebut menghapus banyak data penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
Akibatnya, penyaluran PKH dan BPNT menjadi terhambat.
Sejumlah kasus lain di lapangan menunjukkan bahwa beberapa penerima bantuan sosial mengalami penghentian bantuan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan.
Satu dari penyebab utama penghentian bantuan itu adalah penggunaan identitas kependudukan (KTP dan KK) yang disalahgunakan.
Oleh karena itu, penerima bantuan sosial diminta untuk tidak meminjamkan identitas mereka kepada siapapun dalam bentuk apapun.
Lantas, apa saja faktor utama yang bisa diantisipasi sejak awal?
Pengawasan Pendataan yang Lebih Ketat dari Pemerintah
Faktor utama yang pertama adalah pada tahun 2025, pemerintah akan memperkuat sistem pengawasan terhadap penerima bantuan sosial melalui pelacakan data kependudukan secara digital.
Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diverifikasi untuk memastikan penerima tidak memiliki aset seperti kendaraan, properti, atau tagihan listrik besar yang menunjukkan kemampuan ekonomi yang tinggi.
Selain itu, data penerima akan terus disegarkan melalui sistem pemantauan online yang bekerja sama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait.
Sebagai bagian dari reformasi bantuan sosial, pemerintah juga sedang mengembangkan Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang saat ini sedang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi.
Sistem ini dapat menampilkan data kepemilikan aset dan status ekonomi penerima secara real-time. Jika uji coba ini dinilai berhasil, maka sistem tersebut akan diterapkan secara nasional pada tahun 2027.
Dengan sistem ini, semua penerima bantuan sosial dapat diawasi dengan transparan, termasuk kondisi ekonomi, kepemilikan kendaraan, dan tagihan listrik rumah tangga.
Identitas Dipinjam Orang Lain
Setelah ditelusuri, diketahui bahwa mayoritas kasus ini terjadi karena identitas kependudukan dipinjam oleh orang lain.
KTP dan KK yang dipinjam dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengajukan pinjaman online, kredit kendaraan bermotor, pendaftaran listrik, hingga transaksi perbankan.
Akibatnya, sistem pemerintah yang kini terintegrasi dengan data keuangan dan kepemilikan aset dapat mengidentifikasi penerima sebagai individu berpenghasilan tinggi atau memiliki aset mewah, sehingga bantuan sosial akan otomatis dihentikan.
Oleh karena itu, pemerintah juga mengingatkan masyarakat yang menerima PKH dan BPNT untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, terutama KTP dan KK.
Identitas ini tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun untuk menghindari risiko penyalahgunaan yang dapat berdampak langsung pada penyaluran bantuan.
Penerima juga diminta untuk berhati-hati terhadap individu yang mengaku sebagai petugas namun meminta dokumen asli atau menggunakan identitas untuk kepentingan lain.
Petugas resmi umumnya hanya akan memeriksa atau memotret data tanpa membawa dokumen asli milik penerima.
Agar penyaluran PKH dan BPNT tetap berjalan lancar hingga akhir program, penerima harus menjaga identitas kependudukan dengan baik dan tidak meminjamkannya kepada siapapun.
Dengan adanya sistem pengawasan digital yang semakin ketat, setiap pelanggaran data dapat segera berdampak pada status penerimaan bantuan.
Langkah sederhana seperti menjaga KTP dan KK dapat memastikan bahwa bantuan tetap terdistribusi dengan aman hingga program berakhir.
Tips Agar Bansos PKH dan BPNT Cair Tepat Waktu
Untuk memastikan bahwa bantuan sosial PKH dan BPNT dicairkan tepat waktu, penerima bisa melakukan hal-hal berikut:
- Verifikasi bahwa informasi pribadi dan keluarga sudah benar dan valid di DTSEN.
- Segera laporkan setiap perubahan informasi kepada dinas sosial setempat.
- Ikuti semua kewajiban yang ditetapkan dalam program PKH dan BPNT oleh Kemensos.
- Periksa rekening bank secara rutin agar tetap aktif.
- Terus berkomunikasi dengan pendamping PKH jika menghadapi masalah administratif.
Cara Memeriksa Status Pencairan PKH dan BPNT November 2025
Masyarakat dapat mengecek status pencairan PKH dan BPNT melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos Kemensos. Berikut adalah langkah-langkahnya:
Kunjungi situs atau aplikasi Cek Bansos Kemensos.
Masukkan nama sesuai dengan KTP, kemudian pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
Isi captcha yang tersedia dan klik “Cari Data”.
Periksa hasil status penerimaan serta periode pencairan bantuan.
Jika status menunjukkan “SI (Standing Instruction)”, itu berarti dana sedang dalam proses pengiriman. Jika status tidak ada, segera hubungi pendamping PKH atau pemerintah desa untuk meminta penjelasan dan bantuan.
Sumber : tribunnews.com
