Penerima PKH dan BPNT Wajib Tahu: Hindari Larangan Ini agar Pencairan November 2025 Lancar

Penerima PKH dan BPNT Wajib Tahu: Hindari Larangan Ini agar Pencairan November 2025 Lancar

Penerima PKH dan BPNT Wajib Tahu: Hindari Larangan Ini agar Pencairan November 2025 Lancar. Penyaluran beragam program bantuan sosial masih terus dilakukan, termasuk pada minggu kedua bulan November tahun 2025.

Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan atau PKH serta Bantuan Pangan Non-Tunai, yang kini masuk dalam tahap pencairan keempat untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

Baru-baru ini, dilaporkan bahwa masih banyak penerima manfaat yang mengeluhkan bahwa pencairan kedua jenis bantuan sosial tersebut belum dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Keterlambatan ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakakuratan data penerima atau ketidaktersediaan nama mereka dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional berfungsi sebagai basis data utama untuk pemerintah dalam menentukan pihak yang berhak menerima bantuan sosial. Jika nama seseorang tidak terdaftar atau telah dihapus dari data tersebut, penyaluran bantuan tidak dapat dilaksanakan.

Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah adanya pembaruan data secara masif oleh Kementerian Sosial pada pertengahan tahun 2025, di mana sekitar 616.367 Keluarga Penerima Manfaat PKH dihapus karena hasil verifikasi menunjukkan data yang tidak sesuai.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa tindakan ini diambil agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penerima PKH dan BPNT biasanya memiliki jangka waktu maksimal penerimaan selama lima tahun.

Namun, dalam beberapa situasi, bantuan dapat dihentikan lebih awal karena data penerima menunjukkan kepemilikan aset atau tingkat penghasilan yang tinggi.

Contohnya, terdapat penerima yang tercatat memiliki daya listrik di atas 2.200 watt, atau bahkan bekerja dengan gaji melebihi upah minimum regional.

Data ini membuat sistem menilai bahwa individu tersebut tidak layak lagi menerima bantuan sosial.

Beberapa kasus di lapangan juga menunjukkan adanya penerima yang bantuan sosialnya terhenti sebelum masa yang telah ditentukan.

Salah satu alasan utama penghentian bantuan sosial ini adalah penyalahgunaan identitas kependudukan, baik KTP maupun KK.

Oleh karena itu, penerima bantuan sosial diingatkan untuk tidak meminjamkan identitas mereka kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Lalu, apa saja faktor utama yang bisa dihindari lebih awal?

Salah satu penyebab utama adalah mulai tahun 2025, pemerintah akan memperkuat sistem pemantauan bagi penerima bantuan sosial dengan menggunakan pelacakan data kependudukan secara digital.

Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan akan diperiksa untuk memastikan penerima tidak memiliki aset seperti mobil, properti, atau tagihan listrik yang menunjukkan kondisi ekonomi yang tinggi.

Selain itu, data penerima juga akan diperbarui secara terus-menerus melalui sistem pemantauan online yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan instansi terkait.

Sebagai bagian dari reformasi dalam bantuan sosial, pemerintah sedang merintis Sistem Perlindungan Sosial Digital yang saat ini sedang diuji coba di Banyuwangi.

Sistem ini dapat menampilkan data kepemilikan aset dan status ekonomi penerima secara langsung. Jika uji coba tersebut dianggap berhasil, rencananya sistem ini akan diterapkan secara nasional pada tahun 2027.

Dengan sistem ini, setiap penerima bantuan sosial akan dapat dipantau secara transparan, termasuk keadaan ekonomi mereka, kepemilikan kendaraan, hingga tagihan listrik rumah tangga.

Identitas yang Dipinjam oleh Orang Lain

Setelah melakukan penyelidikan, ditemukan bahwa sebagian besar kasus tersebut terjadi karena identitas kependudukan dipinjam oleh pihak lain.

KTP dan KK yang dipinjam dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengajuan pinjaman online, kredit kendaraan, pendaftaran listrik, hingga transaksi perbankan.

Akibatnya, sistem pemerintah yang kini terintegrasi dengan informasi keuangan dan kepemilikan aset akan mengidentifikasi penerima sebagai individu berpenghasilan tinggi atau memiliki barang mewah, sehingga bantuan sosial terpaksa dihentikan.

Dalam konteks ini, Pemerintah juga mengingatkan masyarakat yang mendapatkan PKH dan BPNT untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka, terutama KTP dan KK.

Dokumen tersebut sebaiknya tidak dipinjamkan kepada siapa pun untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat berdampak pada proses pencairan bantuan.

Penerima juga disarankan untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas yang meminta dokumen asli atau menggunakan identitas untuk tujuan lain.

Petugas resmi biasanya hanya akan memeriksa atau memotret data tanpa membawa dokumen asli penerima.

Untuk memastikan pencairan PKH dan BPNT berjalan lancar hingga akhir program, penerima wajib menjaga identitas kependudukan mereka dengan baik dan tidak meminjamkannya kepada siapa pun.

Dengan sistem pemantauan digital yang kian ketat, setiap penyimpangan data dapat segera berpengaruh pada status penerimaan bantuan.

Tindakan sederhana seperti menjaga KTP dan KK dapat membantu memastikan bahwa bantuan tetap tersalurkan dengan aman hingga program selesai.

Tips Agar Bansos PKH dan BPNT Terealisasi Tepat Waktu

Untuk memastikan bahwa bansos PKH dan BPNT dapat terealisasi sesuai jadwal, penerima disarankan untuk:

• Verifikasi bahwa data pribadi serta keluarga telah benar dan terdaftar dengan baik di DTSEN.
• Segera informasikan setiap perubahan data kepada dinas sosial setempat.
• Ikuti semua kewajiban yang ditentukan dalam program PKH dan BPNT dari Kemensos.
• Cek rekening bank secara teratur untuk memastikan tetap aktif.
• Selalu berkomunikasi dengan pendamping PKH jika menemui masalah administratif.

Cara Periksa Status Pencairan PKH dan BPNT November 2025

Masyarakat dapat memantau status pencairan PKH dan BPNT melalui situs resmi cekbansos. kemensos. go. id atau aplikasi Cek Bansos Kemensos.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

• Akses situs atau aplikasi Cek Bansos Kemensos.
• Masukkan nama sesuai dengan KTP, pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
• Isi kode captcha dan klik “Cari Data”.
• Periksa hasil status penerimaan dan periode pencairan bantuan.
• Jika status menunjukkan “SI (Standing Instruction)”, itu berarti dana sedang dalam proses pengiriman. Apabila status kosong, segera hubungi pendamping PKH atau pemerintah desa untuk mendapatkan informasi dan bantuan lebih lanjut.

Sumber : tribunnews.com