Segera Cek! Kabar Gembira, Ada Penebalan Bansos untuk KPM PKH dan BNPT
Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat paling rentan dan miskin. Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden beberapa waktu lalu, menjelaskan salah satu kebijakan yang akan dilakukan adalah penebalan bantuan sosial atau bansos.
Program ini mencakup:
– Tambahan Kartu Sembako: Sebesar Rp200.000 per bulan selama 2 bulan (Juni dan Juli 2025). Meskipun dibayarkan untuk 2 bulan, pencairan akan dilakukan satu kali di bulan Juni 2025.
Baca Juga: Simak Informasi Lengkapnya! Apakah Debt Collector Pinjol Bisa Tagih Utang ke Kantor?
– Bantuan Pangan: Berupa 10 kg beras per bulan untuk bulan Juni dan Juli 2025, yang akan disalurkan secara terpisah dari dana tunai.
Total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan ini mencapai Rp11,93 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Sosial akan bertanggung jawab atas penyaluran tambahan kartu sembako. Sementara itu, bantuan pangan akan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional (BAPAN) dan Kementerian Pertanian.
Pemerintah selalu mencari keseimbangan antara harga beras yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani (menjaga nilai tukar petani) dan harga yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin perkotaan.
Oleh karena itu, Menteri Pertanian akan menjelaskan lebih lanjut mengenai stabilisasi pasokan harga pangan dan pelaksanaan bantuan pangan di bulan Juni dan Juli, agar tidak mengganggu harga beras di tingkat petani.
Saat ini ada 16,5 juta KPM bansos yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dari jumlah tersebut, 14,3 juta di antaranya memang berada di desil 1 dan 2, dan penyaluran oleh Kementerian Sosial sudah dimulai per 31 Mei.
Baca Juga: Ini 4 Paket Stimulus Ekonomi yang Tetap akan Disalurkan ke KPM Bansos, Walaupun Diskon Listrik 50 Persen Dibatalkan
Pemerintah juga telah membersihkan beberapa data yang disebut “inclusion error”. Dari 6,9 juta keluarga yang dilakukan ground check, 1,9 juta di antaranya seharusnya tidak layak menerima bantuan.
Data ini telah dibersihkan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSE Nasional) sehingga tidak lagi berhak menerima bantuan.
Dengan menggunakan DTSE Nasional, diharapkan bansos yang digulirkan pada triwulan 2 dan program stimulus ekonomi ini akan menjadi lebih tepat sasaran.
Selain itu, program stimulus ini juga mencakup diskon tiket transportasi dan jalan tol. Data BPS menunjukkan mobilitas masyarakat pada tahun 2025 jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu.
Wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23 persen dibandingkan April tahun lalu. Hal ini menunjukkan, insentif diskon tiket dan jalan tol akan sangat mendorong mobilitas masyarakat.
BPS juga mencatat ada tiga puncak mobilitas masyarakat dalam setahun: saat Lebaran, saat libur sekolah (Juni-Juli), dan saat akhir tahun. Dengan demikian, program stimulus ini diharapkan dapat memberikan dampak positif.
Kabar ini tentu memberikan angin segar dan sinyal bahwa pencairan bansos akan segera dilaksanakan.
