Cek Syarat Lengkapnya di Sini! Resmi Cair, BSU 2025 Sebesar Rp300 Ribu Bakal Masuk Rekening Pekerja Sebanyak 2 Kali
Pemerintah Indonesia kembali menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan antisipasi terhadap gejolak harga kebutuhan pokok.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataan resmi, mengonfirmasi bahwa program BSU 2025 akan dimulai pada Juni 2025.
Program ini ditujukan untuk pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Bantuan yang akan diterima masing-masing pekerja adalah Rp150 ribu per bulan selama dua bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp300 ribu.
“Kebijakan ini bukan hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi ekonomi terkini,” ujar Airlangga.
Baca Juga: Baca Ini Dulu Sebelum Menyesal! Tertarik Pinjol Ilegal Cepat Cair Tanpa BI Checking?
Skema BSU 2025 dan Perbandingannya dengan Tahun Sebelumnya
Berbeda dari periode pandemi COVID-19 yang sempat menyalurkan BSU sebesar Rp600 ribu dalam satu kali pencairan, program tahun ini memang mengalami penyesuaian nominal.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa frekuensi pencairan sebanyak dua kali akan memberikan dampak psikologis positif pada konsumsi masyarakat di masa liburan pertengahan tahun.
Distribusi bantuan dijadwalkan sebagai berikut:
- Cicilan Pertama: Juni 2025 – Rp150.000
- Cicilan Kedua: Juli 2025 – Rp150.000
Syarat Penerima BSU 2025
Penerima manfaat BSU tahun ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
- Memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau disesuaikan dengan UMP/UMK daerah masing-masing.
- Bukan anggota TNI, Polri, atau ASN.
- Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti:
- Kartu Prakerja
- PKH (Program Keluarga Harapan)
- BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro)
Insentif Tambahan: Diskon Iuran JKK dan Dukungan untuk Dunia Usaha
Selain BSU, pemerintah turut memperpanjang program potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), khususnya bagi sektor padat karya. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pengusaha menjaga stabilitas operasional sekaligus melindungi pekerja dari risiko kerja.
“Dukungan kepada sektor padat karya sangat penting karena menjadi tulang punggung lapangan kerja informal dan semi-formal,” terang Airlangga.
Diskon Tarif Transportasi dan Tol: Dorong Konsumsi Selama Libur Sekolah
Seiring dengan liburan pertengahan tahun, pemerintah juga memberikan subsidi transportasi untuk mendorong pergerakan masyarakat:
- Diskon tarif kapal laut, pesawat, dan kereta api selama libur sekolah.
- Potongan tarif tol nasional berlaku mulai akhir Mei hingga awal Juni 2025.
Kebijakan ini diharapkan dapat merangsang konsumsi sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner, serta mendukung pelaku UMKM yang bergantung pada keramaian wisatawan.
Potongan Tarif Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan
Sebagai bagian dari jaring pengaman sosial, pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA. Diskon ini berlaku selama periode Juni hingga Juli 2025.
“Dengan potongan ini, diharapkan masyarakat memiliki ruang fiskal lebih untuk belanja kebutuhan pokok lainnya,” imbuh Menteri ESDM.
Penyaluran Kartu Sembako dan Bantuan Pangan: Targetkan 18,3 Juta Keluarga
Pemerintah meningkatkan alokasi bantuan sosial pangan, termasuk distribusi kartu sembako dan bantuan bahan pangan langsung. Program ini menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar di sistem kesejahteraan nasional.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, serta melibatkan mitra distribusi seperti Bulog dan BUMN pangan.
Baca Juga: Cek Kriteria Pelanggan yang Akan Menikmati Potongan Ini! Diskon Tarif Listrik 50 Persen Berlaku Lagi Mulai Juni–Juli 2025
Harapan Menuju Pertumbuhan Ekonomi 5% dan Stabilitas Sosial
Kombinasi antara subsidi langsung tunai, potongan tarif, serta insentif usaha menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif namun terukur. Tujuannya adalah mendorong konsumsi rumah tangga, yang menurut data BPS, menyumbang lebih dari 55% PDB Indonesia.
“Dengan kebijakan yang terintegrasi, kami optimistis pertumbuhan ekonomi nasional bisa menyentuh angka 5% di semester kedua 2025,” ujar Menteri Keuangan dalam konferensi pers terpisah.
Imbauan bagi Masyarakat: Waspadai Informasi Hoaks dan Cek Pengumuman Resmi
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memeriksa informasi pencairan bantuan hanya melalui kanal resmi, seperti:
- Website Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan
- Akun resmi media sosial instansi pemerintah
- Aplikasi layanan sosial milik pemerintah (SIK-NG dan e-Bansos)
“Waspadai penipuan yang mengatasnamakan pemerintah dalam proses pencairan bantuan sosial,” tegas Menkominfo.
