Besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di wilayah Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kota/Kabupaten setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan gaji PPPK Paruh Waktu yang diatur dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025.
Sejalan dengan hal itu, dilansir dari laman detik.com, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan UMP tahun berjalan sebesar Rp3.228.971, sebagaimana diumumkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Lantas, dengan acuan tersebut, berapa gaji PPPK Paruh Waktu 2026 di Sumatera Utara untuk setiap kabupaten/kota nya? Berikut rincian lengkapnya.
Baca juga: Gaji PPPK 2026 Terbaru: Daftar Gaji Pokok dan Tunjangan
Rincian Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 di Sumatera Utara
- Kabupaten Mandailing Natal – Rp3.100.999
- Kabupaten Tapanuli Selatan – Rp3.307.324
- Kabupaten Tapanuli Tengah – Rp3.242.323
- Kabupaten Tapanuli Utara – Rp3.017.649
- Kabupaten Toba – Rp3.151.356
- Kabupaten Labuhanbatu – Rp3.438.181
- Kabupaten Asahan – Rp3.265.908
- Kabupaten Simalungun – Rp3.088.851
- Kabupaten Karo – Rp3.577.282
- Kabupaten Deli Serdang – Rp3.732.906
- Kabupaten Langkat – Rp3.134.660
- Kabupaten Serdang Bedagai – Rp3.313.500
- Kabupaten Batu Bara – Rp3.676.000
- Kabupaten Padang Lawas – Rp3.195.910
- Kabupaten Labuhanbatu Selatan – Rp3.404.984
- Kabupaten Labuhanbatu Utara – Rp3.327.621
- Kota Sibolga – Rp3.419.748
- Kota Tanjung Balai – Rp3.244.606
- Kota Tebing Tinggi – Rp3.006.203
- Kota Medan – Rp4.014.072
- Kota Binjai – Rp3.075.365
- Kota Padangsidimpuan – Rp3.168.235
Perbedaan Gaji PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu
Melansir dari laman blog.amikom.ac.id, perbedaan antara gaji PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu cukup signifikan, mulai dari sistem kerja hingga hak keuangan.
Berikut perbedaan gaji PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu:
- Sistem Kerja
PPPK Penuh Waktu menjalankan tugas selama 8 jam per hari atau 40 jam dalam seminggu. Sementara itu, PPPK Paruh Waktu memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel, umumnya sekitar 4 jam setiap hari. - Sumber Anggaran
Penghasilan PPPK Penuh Waktu berasal dari anggaran Belanja Pegawai yang mengikuti ketentuan gaji nasional sesuai Perpres. Adapun gaji PPPK Paruh Waktu tahun 2026 dialokasikan dari Belanja Barang dan Jasa yang penetapannya lebih menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. - Besaran Pendapatan
PPPK Penuh Waktu memperoleh gaji pokok berdasarkan golongan serta tunjangan kinerja secara penuh. Sebaliknya, PPPK Paruh Waktu menerima penghasilan sesuai perjanjian kerja yang biasanya bernilai lebih rendah. - Tunjangan Tambahan
Keduanya sama-sama berhak atas THR dan gaji ke-13, namun jumlah yang diterima PPPK Paruh Waktu dihitung secara proporsional sehingga tidak sebesar yang diterima PPPK Penuh Waktu.
Kesimpulan
Dengan demikian, besaran gaji PPPK Paruh Waktu tahun 2026 di Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum di masing-masing kabupaten/kota. Perbedaan nominal antarwilayah mencerminkan kondisi ekonomi dan kemampuan keuangan daerah, sehingga wajar jika terjadi variasi penghasilan.
Bagi calon maupun pegawai PPPK Paruh Waktu, informasi ini penting sebagai gambaran awal dalam mempertimbangkan penempatan kerja serta perencanaan keuangan ke depan.
Di sisi lain, pemahaman mengenai perbedaan antara PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu juga menjadi hal krusial agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hak, kewajiban, dan besaran pendapatan yang diterima. Dengan regulasi yang terus disesuaikan, diharapkan skema PPPK Paruh Waktu tetap mampu memberikan kepastian penghasilan yang layak sekaligus mendukung kebutuhan pelayanan publik di daerah.
Sumber
- https://www.detik.com/sumut/berita/d-8275610/ump-sumut-2026-jadi-rp-3-2-juta-ini-besarannya-20-tahun-terakhir
- https://blog.amikom.ac.id/gaji-pppk-paruh-waktu-2026/
