Memasuki awal tahun 2026, pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 1 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan untuk periode Januari hingga Maret 2026 ini dilakukan secara bertahap dengan mengikuti aturan dan mekanisme terbaru yang telah ditetapkan.
Agar tidak terjadi kebingungan, masyarakat perlu memahami ketentuan penyaluran, jalur pencairan, serta cara memantau status bantuan secara resmi. Berikut penjelasan lengkapnya.
Penyaluran Bansos PKH dan BPNT 2026 Mulai Direalisasikan
Kementerian Sosial resmi memulai penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT tahap awal tahun 2026 dengan mekanisme yang lebih terarah. Pemerintah menegaskan komitmennya agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak melalui pemanfaatan sistem data terbaru.
Saat ini, Kemensos mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memuat sekitar 289 juta data penduduk, dikelompokkan ke dalam 10 desil tingkat kesejahteraan. Pengelompokan ini bertujuan membedakan masyarakat prasejahtera hingga mandiri, sehingga penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa ketepatan data merupakan faktor utama keberhasilan program bansos, dilansir dari jawapos.com. Dalam kunjungannya ke Sidoarjo, ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dan pendamping sosial dalam menjaga keakuratan data penerima.
Bank Penyalur dan Perkiraan Dana Masuk Rekening
Penyaluran bantuan tidak dilakukan secara bersamaan di seluruh bank penyalur. Beberapa wilayah dan bank tercatat lebih cepat menyalurkan dana bansos.
BSI Paling Awal Menyalurkan Bantuan
Hingga awal Februari 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI) dilaporkan menjadi bank dengan pencairan tercepat, khususnya di wilayah Aceh. Sejumlah KPM menyampaikan bahwa saldo bansos telah masuk ke rekening mereka.
Besaran bantuan yang diterima antara lain:
- BPNT hingga Rp600.000
- PKH komponen kesehatan sampai Rp750.000
- BNI, BRI, dan Mandiri Menyusul
Bagi penerima dengan KKS dari BNI, BRI, dan Mandiri, penyaluran dilakukan secara bertahap. Saat ini, pada sistem SIKS-NG telah muncul status SI (Standing Instruction).
Status tersebut menandakan bahwa perintah pemindahan dana dari kas negara ke bank penyalur telah diterbitkan. Umumnya, dana akan masuk ke rekening dalam waktu 1–2 hari kerja setelah status SI aktif.
Aturan Baru Kemensos: Dana Bisa Gugur Jika Tidak Segera Diambil
Selain jadwal pencairan, Kemensos juga menetapkan ketentuan baru terkait batas waktu penarikan bansos. Aturan ini tertuang dalam surat edaran Kemensos tertanggal 5 Februari 2026.
Ketentuan Penarikan Dana Bansos
- Dana harus ditarik atau dibelanjakan maksimal 30 hari sejak masuk rekening
- Jika melewati batas waktu, saldo akan dibekukan
- Dana yang dibekukan akan dikembalikan ke kas negara
Dampak Jika Terlambat Menarik Dana
Keterlambatan penarikan tidak hanya berdampak pada pencairan saat ini. KPM dapat dinilai sudah tidak membutuhkan bantuan, sehingga berisiko dicoret dari penerima bansos pada tahap berikutnya.
Bansos Belum Masuk? Ini Penjelasannya
Jika saldo KKS belum bertambah, KPM diminta tetap tenang. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kuota nasional.
Kuota Tahap Awal dan Tahap Lanjutan
Pada tahap awal, bansos baru disalurkan kepada sekitar 8,8 juta KPM dari total kuota nasional 10 juta penerima. Artinya, masih ada sekitar 1,2 juta KPM yang masuk dalam daftar penyaluran berikutnya.
Langkah yang Perlu Dilakukan KPM
Agar tidak tertinggal pencairan:
- Pastikan status kepesertaan bansos masih aktif
- Koordinasi dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing
- Pantau saldo KKS secara berkala
Kesimpulan
KPM juga perlu memperhatikan aturan baru Kemensos terkait batas waktu penarikan dana, karena bantuan yang tidak segera ditransaksikan berisiko dibekukan dan dikembalikan ke kas negara.
Sumber
https://www.jawapos.com/nasional/017164074/bansos-pkh-dan-bpnt-januari-maret-2026-cair-cek-jadwal-dan-aturan-baru-agar-dana-tidak-hangus?
