Menteri Sosial (Mensos) memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama akan dimulai pada Februari 2026 ini. Program bansos tersebut mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dilansir dari kompas.com, Penyaluran bansos ini ditujukan kepada sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Bansos BLT, PKH, dan BPNT Disalurkan ke 18 Juta KPM
Masih dilansir dari kompas.com, Kemensos menjelaskan bahwa bansos reguler akan mulai dicairkan pada Februari 2026 melalui mekanisme yang telah berjalan selama ini.
“Bansos reguler rencananya akan mulai disalurkan pada bulan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemenkop, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).
Saat ini, penyaluran bantuan sosial masih dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu:
- Himpunan Bank Negara (Himbara)
- PT Pos Indonesia
Wacana Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Desa Merah Putih
Terkait kemungkinan penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), Gus Ipul menyebut kebijakan tersebut masih menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Nanti ke depannya seperti apa, akan kami bahas lebih lanjut dan tentu menyesuaikan dengan arahan Bapak Presiden,” jelasnya.
KPM Berpeluang Jadi Anggota Koperasi Desa
Pemerintah juga tengah merancang skema agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dilibatkan secara aktif dalam Koperasi Desa.
Nantinya, KPM didorong untuk:
- Menjadi anggota koperasi
- Memproduksi barang atau jasa
- Menjual produk melalui koperasi desa
Menurut Gus Ipul, keluarga penerima manfaat—termasuk orang tua siswa Sekolah Rakyat—secara otomatis berpotensi menjadi anggota koperasi desa.
“Dengan menjadi anggota koperasi dan ikut menjual produk, mereka juga bisa mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun,” ujarnya.
Dorong Ekonomi Lokal, Tapi Masih Tahap Kajian
Selain sebagai penerima bansos, KPM juga berperan sebagai konsumen dan pelaku usaha. Skema ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di desa.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa rencana pelibatan KPM dalam Kopdes belum bersifat final. Pemerintah masih perlu melakukan pengecekan kesiapan koperasi desa di lapangan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Kesimpulan
Pemerintah memastikan bansos BLT, PKH, dan BPNT akan mulai dicairkan pada Februari 2026 kepada sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui jalur Himbara dan PT Pos Indonesia.
Ada wacana penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih masih dalam tahap kajian dan menunggu arahan Presiden, dengan tujuan jangka panjang mendorong pemberdayaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi lokal, namun belum menjadi kebijakan final.
