Rincian Gaji dan Tunjangan Koperasi Merah Putih Terbaru Tahun 2025

Rincian Gaji dan Tunjangan Koperasi Merah Putih Terbaru Tahun 2025

Koperasi Merah Putih merupakan salah satu inisiatif penting pemerintah untuk memperkuat perekonomian di tingkat desa. Program ini menarik perhatian banyak pihak, terutama mengenai kompensasi yang diterima oleh para pengurus dan pengawasnya. Berbagai informasi simpang siur bahkan sempat tersebar di media sosial tentang nilai gaji yang diklaim diterima oleh mereka. Namun, apa sebenarnya gambaran sesungguhnya mengenai gaji dan tunjangan tersebut? Berikut ulasannya.

Apakah Gaji Pengurus Koperasi Merah Putih Bisa Sampai Rp 8 Juta?

Terdapat kabar yang menyebutkan gaji pengurus koperasi ini bisa mencapai angka Rp 5 hingga Rp 8 juta per bulan, dengan pengawas mendapatkan lebih dari itu, bahkan hingga Rp 15 juta. Namun, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, secara tegas membantah rumor tersebut.

Dalam sebuah pernyataan resmi pada 26 Mei 2025, Budi menjelaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi terkait besaran gaji bagi pengurus maupun pengawas Koperasi Merah Putih.

“Belum ada keputusan final. Gaji belum ditetapkan dan masih dalam tahap perencanaan,” ujar Budi.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menambahkan bahwa saat ini proses pembentukan struktur organisasi dan seleksi pengurus masih berlangsung, sehingga pembahasan honorarium juga belum dilakukan.

Penentuan Gaji Melalui Musyawarah Anggota

Adi Sulistyowati, Staf Khusus Menteri Koperasi, menjelaskan bahwa gaji pengurus koperasi tidak ditetapkan secara sentral oleh pemerintah. Besaran gaji akan disesuaikan dengan hasil rapat anggota tahunan (RAT) dan kemampuan keuangan koperasi.

“Setiap koperasi memiliki kebebasan mengatur sendiri honor pengurus sesuai kondisi usaha,” jelasnya.

Artinya, tidak ada standar gaji nasional yang berlaku. Gaji akan ditentukan setelah koperasi mulai beroperasi dan memperoleh pendapatan.

Struktur dan Kriteria Pengurus Koperasi Merah Putih

Menurut ketentuan Kementerian Koperasi, setiap Koperasi Merah Putih wajib memiliki minimal:

• 3 pengawas

• 5 pengurus

Persyaratan umum bagi pengurus adalah:

• Warga Negara Indonesia

• Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah

• Tidak tercatat dalam catatan negatif di SLIK OJK (BI Checking)

• Tidak memiliki hubungan keluarga dekat dengan pengurus lain

• Minimal lulusan SMA/SMK untuk posisi ketua, sekretaris, bendahara

• Sehat jasmani dan rohani

• Tidak pernah dipidana

• Bukan perangkat desa atau pejabat desa

Masa jabatan pengurus maksimal lima tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali hingga dua periode sesuai UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 29.

Peran dan Tunjangan bagi Pensiunan BUMN

Ferry Juliantono juga menyampaikan bahwa pensiunan BUMN dapat mengambil posisi sebagai manajer koperasi untuk membantu pengelolaan koperasi. Namun, saat ini koperasi masih dalam tahap pembentukan dan persiapan.

Cara Bergabung dengan Koperasi Merah Putih

Bagi yang tertarik mendirikan atau bergabung dengan koperasi ini, proses pendaftarannya adalah sebagai berikut:

• Akses situs resmi di kopdesmerahputih.kop.id

• Pilih opsi sesuai kebutuhan: mendirikan koperasi baru, mengembangkan koperasi yang ada, atau mengaktifkan kembali koperasi tidak aktif

• Lengkapi data dan unggah dokumen seperti akta pendirian, berita acara musyawarah desa, dan struktur organisasi

• Klik tombol “Daftar Sekarang” untuk mengajukan permohonan

• Target Operasional Koperasi Merah Putih

Pemerintah menargetkan koperasi ini mulai beroperasi pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Setiap koperasi akan menerima dana awal Rp 3-5 miliar dan menjalankan beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, penyediaan sembako, klinik kesehatan, serta distribusi logistik desa.

Kesimpulan

Sampai saat ini, belum ada ketetapan resmi mengenai gaji dan tunjangan bagi pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih. Gaji akan disesuaikan dengan performa usaha koperasi dan hasil rapat anggota. Informasi yang beredar di media sosial bersifat spekulatif dan belum dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi yang ingin ikut serta, pastikan mengikuti prosedur resmi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya.