Daftar Insentif dan Bansos yang Cair di 2026
Daftar Insentif dan Bansos yang Cair di 2026. Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program yang berupa insentif pajak dan bantuan sosial bagi masyarakat.
Tujuan dari insentif dan bantuan ini adalah untuk mempertahankan daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta melindungi sektor-sektor tertentu. Berikut adalah daftar insentif dan bantuan sosial yang masih berlaku pada tahun 2026, yang dilansir oleh liputan6.com :
1. Insentif PPN DTP untuk pembelian rumah
Tahun ini, pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk membeli rumah tapak dan apartemen.
Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025, yang memberikan insentif PPN DTP sebesar 100% dari PPN terutang untuk bagian harga jual hingga Rp 2 miliar untuk rumah yang harga jualnya tidak lebih dari Rp 5 miliar.
Insentif ini berlaku bagi rumah baru yang sudah siap dihuni dan pertama kali diserahkan oleh pengembang dalam periode dari 1 Januari hingga 31 Desember 2026.
2. Insentif PPh Pasal 21 untuk sektor padat karya
Pemerintah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja di lima sektor padat karya tertentu sepanjang tahun 2026.
Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk anggaran 2026.
Dalam pertimbangan PMK, dijelaskan bahwa insentif PPh ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta untuk menstabilkan ekonomi dan sosial.
Harapannya, kebijakan pembebasan pajak ini bisa mendukung kesejahteraan para pekerja, terutama di sektor-sektor yang mempekerjakan banyak orang.
Lima sektor yang mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP adalah industri sepatu, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan produk kulit, serta pariwisata.
Insentif ini diberikan untuk semua penghasilan bruto yang tetap dan teratur selama tahun 2026.
Penghasilan yang dimaksud mencakup gaji, tunjangan tetap, dan imbalan serupa sesuai dengan ketentuan perusahaan atau kontrak kerja.
3. Insentif untuk Guru Honorer
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa insentif untuk guru honorer akan meningkat sebesar Rp 100 ribu menjadi Rp 400 ribu per bulan pada tahun ini.
Insentif tersebut akan disalurkan langsung ke rekening guru yang terdaftar dalam Dapodik.
Dengan adanya kenaikan insentif ini, Mendikdasmen berharap dapat memotivasi para guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam proses belajar mengajar serta dalam aspek pengembangan diri lainnya.
“Tentu kami memberikan semangat kepada para guru untuk terus mengembangkan kompetensi, meningkatkan kemampuan, dan semangat pengabdian dalam memberikan pendidikan,” ujar Mendikdasmen yang dikutip dari Antara.
4. Bansos Beras
Perum Bulog akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan berupa beras, atau dikenal sebagai bansos beras pada tahun 2026. Program ini memberikan 10 kg beras kepada masyarakat yang kurang mampu.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pasokan hingga 720 ribu ton beras, yang akan didistribusikan kepada 18 juta penerima bantuan selama empat bulan.
“Penyaluran bantuan pangan selama empat bulan di tahun 2026 sekitar 720 ribu ton untuk 18 juta penerima, ini bantuannya untuk empat bulan,” jelasnya di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, pada Jumat (2/1/2026).
Selain bantuan pangan, Bulog juga akan kembali menyalurkan Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau beras murah sepanjang tahun ini. Bulog sudah menyiapkan stok sebanyak 1,5 juta ton untuk beras murah tersebut.
5. Magang Nasional
Melihat semangat dan pencapaian para peserta pada tahun 2025, Kemnaker berencana untuk melanjutkan Program Magang Nasional di tahun 2026.
Program ini akan dimulai setelah peserta dari gelombang pertama menyelesaikan program magang mereka pada April 2026.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Ia menyebutkan bahwa untuk saat ini, jumlah kuota peserta magang yang akan dibuka sepanjang tahun 2026 diperkirakan masih sama dengan tahun sebelumnya. “Sementara tetap 100 ribu dalam setahun,” ungkapnya.
Sebenarnya, ini merupakan bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk lapangan kerja.
Para peserta yang diterima dalam Program Magang Nasional 2025 akan mengikuti proses magang selama enam bulan.
Selama waktu tersebut, peserta berhak mendapatkan uang saku yang nilainya setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di area penempatan mereka masing-masing.
Di samping itu, Kemnaker juga memastikan bahwa peserta mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Perlindungan ini diberikan untuk memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program magang nasional.
Sumber : liputan6.com
