Penerapan Pancasila Pada Masa Orde baru ,Kelebihan dan Kelemahannya

Penerapan Pancasila Pada Masa Orde baru

Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, muncul sebagai respons terhadap perubahan politik setelah Gerakan 30 September tahun 1965. Ini bertujuan mengoreksi penyimpangan masa Orde Lama, menata kembali kehidupan rakyat, dan menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.

Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tetap menjadi fokus pemerintahan. Pada masa ini memiliki visi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia, menjadi landasan utama dalam Demokrasi Pancasila di mana asas kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip utama.

Pemerintahan Orde Baru

Visi pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia, menjadi fokus pemerintahan Orde Baru.

Prinsip kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip utama dalam Demokrasi Pancasila. Untuk menerapkan Pancasila, partai politik diatur dengan jumlah yang dibatasi hanya tiga, yaitu PDI, PPP, dan Golkar. Pancasila juga dijadikan asas tunggal bagi organisasi masyarakat dan partai politik, serta diintegrasikan di bidang sosial dan politik. Militer juga turut serta dalam menjaga keutuhan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Kelebihan Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru

1. Terbentuknya lembaga negara yang selaras dengan UUD 1945

   Pada masa Orde Baru, terjadi pembentukan lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Hal ini membantu dalam menjaga stabilitas dan konsistensi dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi negara.

2. Menurunnya tingkat kemiskinan dan tercukupinya kebutuhan pangan

   Pemerintahan Orde Baru berhasil mengimplementasikan program-program pembangunan yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan ketersediaan pangan di Indonesia.

3. Pembangunan ekonomi yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

   Pada masa Orde Baru, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pemerintah berhasil mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

4. Kedaulatan rakyat ditegakkan melalui pelaksanaan pemilihan umum yang teratur

   Pada masa Orde Baru, pemerintah mengadakan pemilihan umum secara teratur untuk memilih pemimpin negara. Hal ini membantu dalam menjaga kedaulatan rakyat dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

5. Suksesnya rencana pembangunan di berbagai sektor

   Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan industri. Keberhasilan ini membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menggerakkan perekonomian negara.
   
   
   
   

Kelemahan Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru

1. Kesenjangan sosial di masyarakat pada masa Orde Baru

   Meskipun terjadi kemajuan ekonomi, masih terdapat kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan di masyarakat.

2. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme

   Pada masa Orde Baru, terjadi kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan pejabat pemerintah dan keluarga mereka. Hal ini merusak prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan keadilan dan kejujuran.

3. Pelanggaran hak asasi manusia

   Pada masa Orde Baru, tercatat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia.

4. Pemerintah bersifat otoriter

   Pada masa Orde Baru, presiden memegang kekuasaan yang sangat kuat dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini mengakibatkan kurangnya ruang untuk partisipasi politik dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.

5. Demokrasi tidak terlaksana dan Golongan Karya (Golkar)

   Meskipun pemerintah Orde Baru mengklaim menerapkan demokrasi, namun sebenarnya terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan politik dan partisipasi masyarakat. Golongan Karya (Golkar) dianggap sebagai alat politik dalam mencapai stabilitas yang diinginkan oleh pemerintah.

Penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru

Selain itu, terdapat juga penyimpangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Beberapa bentuk penyimpangan tersebut antara lain:

1. Penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila.

2. Pemakaian Pancasila sebagai alat untuk meleburkan keragaman dan mengakibatkan kelompok minoritas terpinggirkan.

3. Penggunaan Pancasila sebagai lambang kekuasaan.

4. Indoktrinasi Pancasila yang menjadi kritik terhadap penyimpangan pada masa Orde Lama.

5. Pembentukan departemen penerangan yang bertujuan melemahkan aspek demokrasi.

Meskipun terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dan perubahan kebijakan pemerintah dari masa ke masa dapat mempengaruhi pelaksanaannya.