Pemerintah memastikan bahwa kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak serta-merta membuat seseorang kehilangan hak untuk menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Penegasan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang muncul di tengah proses sinkronisasi data perlindungan sosial yang sedang dilakukan pemerintah.
Dilansir Tvonenews, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan sosial bagi para pekerja. Program tersebut dirancang untuk memberikan jaminan bagi pekerja, termasuk pekerja informal yang rentan terhadap berbagai risiko kerja.
Menurutnya, keberadaan program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menghapus bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan.
“Program BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja, bukan untuk menghilangkan bantuan sosial,” ujarnya.
Sinkronisasi Data untuk Tepat Sasaran
Isu mengenai kemungkinan dicabutnya bantuan sosial bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan muncul bersamaan dengan upaya pemerintah melakukan sinkronisasi data perlindungan sosial. Proses ini melibatkan pemadanan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Joko Widiarto, mengatakan bahwa langkah tersebut bertujuan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran.Ia menjelaskan bahwa Kementerian Sosial dan BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki kerja sama terkait pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi yang berlaku pada periode 2023 hingga 2026.
Bansos Berdasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
Saat ini penyaluran bantuan sosial berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat.
DTSEN sendiri merupakan integrasi dari beberapa sumber data penanganan kemiskinan, yaitu:
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
- Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
Ketiga sumber data tersebut kemudian dipadukan dengan data kependudukan nasional.
Dalam sistem ini, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 tingkat kesejahteraan atau desil, yang masing-masing mewakili sekitar 10 persen dari total populasi Indonesia.
PKH Diprioritaskan untuk Desil 1–4
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) difokuskan kepada masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4 dalam DTSEN.
Kebijakan tersebut juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2026 yang mengatur tentang penetapan peringkat kesejahteraan sosial keluarga dalam penyaluran bantuan sosial.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa status seseorang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak termasuk kriteria yang otomatis membuat seseorang tidak berhak menerima bansos, selama masih berada pada kategori kesejahteraan yang memenuhi syarat.
Cara Mengajukan Jika Belum Terdaftar Bansos
Bagi masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan sosial namun belum terdaftar sebagai penerima, pemerintah memberikan kesempatan untuk mengajukan verifikasi.
Pengajuan dapat dilakukan melalui:
- Pemerintah desa atau kelurahan
- Dinas sosial kabupaten/kota
- Aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial
Setelah diajukan, data tersebut akan melalui proses verifikasi lapangan oleh pendamping PKH atau dinas sosial setempat sebelum disahkan oleh kepala daerah dan diteruskan ke Kementerian Sosial.
Kuota Bansos Nasional Tetap
Pemerintah menegaskan bahwa kuota bantuan sosial secara nasional masih tetap, yaitu:
- PKH: sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat
- Bantuan sembako: lebih dari 18,2 juta keluarga
- Bantuan iuran jaminan kesehatan: sekitar 96,8 juta individu
Kementerian Sosial juga terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan terkait pembaruan data penerima bantuan sosial.
Masyarakat Diminta Cek Informasi Resmi
Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya terkait bantuan sosial. Untuk memastikan informasi yang valid, masyarakat dapat mengakses kanal resmi pemerintah melalui situs cekbansos.kemensos.go.id.
Kesimpulan
Pemerintah berharap masyarakat memahami bahwa program bantuan sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan dua bentuk perlindungan sosial yang saling melengkapi untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Sumber
https://www.tvonenews.com/berita/nasional/423666-tegas-pemerintah-sebut-peserta-bpjs-tk-tak-otomatis-kehilangan-bansos?page=2
