Syarat Bansos Korban PHK 2025, Cek Penerimanya Disini
Berdasarkan informasi dari OKEZONE Finance, pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan tetap diberikan dengan mempertimbangkan status sosial ekonomi masyarakat yang terdampak. Program ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan hidup pekerja yang terdampak, sekaligus mencegah penurunan kelas sosial ekonomi secara drastis.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa penerima bansos korban PHK harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan apakah seseorang berhak menerima bantuan atau tidak. Pemerintah juga akan melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran.
Kriteria Penerima Bansos PHK 2025
Berdasarkan informasi dari OKEZONE Finance, bantuan sosial untuk korban PHK hanya akan diberikan kepada mereka yang telah terdaftar dalam DTSEN dan masuk dalam desil atau kelompok sasaran sesuai kriteria.
Berikut rincian syarat penerima bansos PKH:
- Terdata dalam DTSEN: Pekerja yang terkena PHK harus masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Termasuk kelompok rentan secara ekonomi: Penerima harus masuk dalam kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan atau mengalami penurunan kelas.
- Data dimutakhirkan secara berkala: Data penerima diperbaharui setiap tiga bulan untuk menjamin ketepatan sasaran.
Lonjakan Angka PHK Tahun 2025
Menurut laman Satudata Kemnaker, jumlah korban PHK hingga Juni 2025 telah mencapai 42.385 orang, meningkat sekitar 32,19 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Kenaikan signifikan ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan program pemberdayaan yang lebih efektif bagi para pekerja terdampak.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Satgas PHK
Selain bansos, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan program mitigasi seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Menteri Yassierli menjelaskan bahwa manfaat JKP telah ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak PHK sejak awal, serta akan dibentuk Satuan Tugas PHK (Satgas PHK) untuk penanganan lebih cepat dan terkoordinasi.
Syarat bansos korban PHK 2025 sangat bergantung pada keikutsertaan dalam DTSEN serta kondisi ekonomi yang tercatat dalam sistem pemerintah. Bagi pekerja yang terdampak, penting untuk memastikan data sudah diperbarui dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan secara tepat dan efisien. Informasi ini diliput berdasarkan dari artikel OKEZONE Finance.
